TUGAS UAS MATA KULIAH SEMINAR KEBIJAKAN DAN PROFESI PENDIDIKAN ISLAM

TUGAS UAS

MATA KULIAH SEMINAR KEBIJAKAN DAN PROFESI PENDIDIKAN ISLAM

1.      Bagaimana tahap-tahap implementasi kebijakan pendidikan agar bisa dikuti oleh semua komponen lembaga pendidikan dengan baik ?

Jawaban :

Untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan  ada  dua  pilihan  langkah  yaitu  langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan pendidikan tersebut. Ada 3 tahap dalam implemenasi kebijkan pendidikan, yaitu :

a.       Tahap Interpretasi adalah penjabaran dari sebuah kebijakan yang dimana kebijakan tersebut disosialisasikan dan proses komunikasi. Dari kebijakan abstrak menjadi sebuah kebijakan manajerial dan operasional.

b.      Tahap Pengorganisasian didalamnya terdapat

Ø  Pembentukan Organisasi Pelaksana

Ø  Perumusan Program Kerja

Ø  Perincian Program Kerja

c.       Tahap Aplikasi, terdapat didalamnya adalah taerget, tujuan, atau Apa hasil dari implementasi tersebut

2.      Menurut saudara model manakah yang dapat diikuti dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang multi kultur seperti di Indonesia ?

Jawaban :

Model yang relevan adalah Model Implementasi Van Meter and Van Horn yang merupakan suatu model implementasi mencakup tiga bagian yaitu kebijakan, konteks implementasi dan kinerja. Model Impelemntasi ini sangat memadai untuk menjelaskan tentang kebijakan pemerintah yang diimplementasi di daerah, seperti halnya kebijakan pelayanan pendidikan dasar. Dalam hal ini kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan di daerah. Dalam kebijakan ini pemerintah daerah berada di bawah kontrol pemerintah pusat.

3.      Tentukan strategi control (pengawasan) manakah yang dapat diikuti dalam implementasi kebijakan pendidikan utamanya untuk pendidikan dasar dan menengah ?

Jawaban :

pengawas perlu menguasai model-model pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif yang dimaksudkan adalah pengawasan yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Semua yang terlibat dalam pengawasan partisipatif duduk setara, tanpa ada pihak yang merasa lebih tahu. Semua menjadi manusia pembelajar. Dengan model ini, sekolah yang diawasi tidak merasa dihakimi, tetapi dengan sendirinya akan bisa mengawasi, menilai, dan membina sendiri.

Salah satu metodologi yang bisa digunakan dalam pengawasan partisipatif adalah Focus Group Discussion (FGD) atau workshop. Di sini, pengawas dituntut memiliki keterampilan menjadi fasilitator pendidikan andragogi. Model ini diharapkan bisa merubah tradisi pendekatan kekuasaan yang inheren dalam kerja-kerja pengawas selama ini. hasil dari pengawasan patisipatif sangat penting disampaikan kepada pengambil kebijakan. Peta masalah-masalah di sekolah yang menjadi tanggungjawab pengawas akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang diputuskan akan nyambung dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

4.      Uraikan tahap-tahap evaluasi kebijakan pendidikan tersebut agar tingkat keberhasilannya dapat dipertanggungjawabkan serta diketahui masyarakat ?

Jawaban :

Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

ü Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

ü Analisis terhadap masalah

ü Deskripsi dan Standarisasi kegiatan

ü Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

ü Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

ü Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

5.      Bagaimana sebaiknya membuat analisis evaluasi kinerja kebijakan public, terkait dengan aspek perekonomian masyarakat carilah dengan mengambil contoh kasus yang saudara ketahui !

Jawaban :

Analisis Kebijakan Sosial merupakan evaluasi kebijakan guna mendorong kualitas dan kuantitas kebijakan yang berkeadilan dan bisa menghasilkan output kebijakan yang partisipatif dan nantinnya dalam implementasi kebijakan tidak terjadi miss ataupun kesalahan kesalahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau permusan kebijakan baru.

Contoh kasusnya ialah Kebijakan Publik berkaitan dengan Kewirausahaan. Kebijakan-kebijakan public yang sangat mempengaruhi kewirausahaan dan yang perlu dievaluasi secara mendalam adalah kebijakan :

a. Kebijakan fiscal

b. Kebijakan moneter

c. Kebijakan nilai tukar

d. Kebijakan perdagangan internasional

e. Kebijakan sisi penawaran

f. Kebijakan harga dan pendapatan

g. Kebijakan kesempatan kerja