Demokrasi dan ekonomi

Demokrasi dan ekonomi

Oleh: Endrizal

Akan jauh lebih efektif jika kita tetap konsisten mengimplementasi demokrasi seraya memperbaiki berbagai kesalahan. Negara yang sukses menerapkan demokrasi akan lebih mudah meraih kesejahteraan, bahkan tingkat kemakmuran yang sudah dicapai akan lebih kuat bertahan. Itulah yang dialami negara-negara Eropa, AS, dan sekarang mulai diterapkan negara-negara Eropa Timur.

Singapura menempuh rute yang berbeda. Begitu pula Malaysia. Kedua negara itu lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi ketimbang penerapan demokrasi. Pilihan mereka membuahkan hasil, yakni kemajuan ekonomi yang jauh lebih baik dibanding Indonesia. Tapi, tidak ada kebebasan pers di Singapura. Peran negara begitu dominan di hampir semua aspek kehidupan.

Di Malaysia, gerakan prodemokrasi baru terlihat akhir-akhir ini, antara lain lewat Anwar Ibrahim. Jika ada kerusuhan massal menuntut reformasi, tidak mustahil ekonomi Malaysia akan kembali ambruk.

Tidak ada satu rute pun yang mutlak berhasil dan mutlak gagal. Indonesia selama 28 tahun di bawah Presiden Soeharto fokus membangun ekonomi. Dengan menjadikan ekonomi sebagai panglima, pemerintah all out menjaga stabilitas keamanan dan mengontrol aktivitas politik. Meski jumlah partai diciutkan menjadi tiga, dalam kenyataan, yang berperan hanya Golkar sebagai single majority.

Dengan situasi keamanan dan politik yang stabil, ekonomi berkembang mengesankan. Pada era 1980-an dan paruh pertama 1990-an, pertumbuhan ekonomi berkisar 7-8%. Produk domestik bruto (PDB) per kapita yang pada 1969 baru sekitar US$ 90, pada tahun 1997 mencapai US$ 1.200. Infrastruktur vital dibangun di berbagai pelosok. Indonesia mencapai swasembada pangan. Angka pengangguran dan kemiskinan menurun tajam.

Pembangunan ekonomi yang mengabaikan demokrasi terbukti mudah luluh lantak. Aksi protes yang diwarnai kerusuhan massal Mei 1998 meruntuhkan bangunan ekonomi yang sudah disusun tiga dekade. Sejarah Indonesia membuktikan, pembangunan yang tidak disertai penerapan demokrasi akan mengempaskan keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah dicapai. PDB per kapita Indonesia tahun 1998 merosot menjadi US$ 513 dan angka kemiskinan meningkat tajam, mencapai 49,5 juta orang (24,%). Ini adalah konsekuensi dari sebuah perubahan.

Euforia reformasi 1998 mendorong lahirnya 49 parpol tahun 1998, 24 parpol tahun 2004, dan 38 parpol tahun 2009. Dalam demokrasi yang sedang mekar, parpol baru adalah bagian dari upaya rakyat untuk mengekspresikan aspirasi mereka. Dalam euforia politik seperti ini kita terus berusaha membangun ekonomi.

Walau belum sesuai harapan dan jauh tertinggal dibanding sejumlah negara tetangga, sejumlah indikator ekonomi selama sepuluh tahun reformasi sesungguhnya cukup mengesankan. PDB per kapita pada akhir 1997 sudah mencapai US$ 1.900. Laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 1998 minus 13,1%, perlahan meningkat, dan pada tahun 2007 mencapai 6,3%.

Dalam empat tahun terakhir, ekonomi bertumbuh signifikan meski dunia diguncang krisis energi, krisis pangan, dan krisis finansial. Bencana demi bencana yang datang silih berganti dan beban subsidi yang menghambat akibat krisis energi ikut menghambat langkah pembangunan yang dipimpin SBY-JK. Tapi, laju pertumbuhan ekonomi 2005, 2006, dan 2007 masing-masing 5,6%, 5,5%, dan 6,3%. Pada semester pertama 2008, ekonomi bertumbuh 6,4%. Angka kemiskinan dan pengangguran mulai turun perlahan.

Pengalaman empiris berbagai negara membuktikan, faktor ekonomi sangat menentukan keberhasilan penerapan demokrasi. Masyarakat yang sudah lebih sejahtera akan menuntut demokrasi. Karena itu, banyak pengamat yang mengaitkan keberhasilan demokrasi dengan lahirnya kelas menengah. Semakin besar lapisan kelas menengah semakin kuat desakan untuk demokrasi dan semakin sukses sebuah demokrasi diterapkan.

Ada pendapat bahwa negara berpenghasilan rendah lebih membutuhkan penegakan hukum ketimbang demokrasi. Demokrasi baru sukses diterapkan ketika PDB per kapita sebuah negara mencapai batas aman US$ 6.600.

Teori ini tak berlaku untuk semua dan mudah-mudahan bagi Indonesia. Jalan demokrasi sudah kita tapaki meski saat ini PDB per kapita Indonesia baru sekitar US$ 2.000. Jika diimbangi law and order yang baik, demokrasi yang kita terapkan akan cepat membawa bangsa ini meraih kesejahteraan dan keadilan yang dicita-citakan.